Makassar Membara: Kematian Ojol Picu Amarah Rakyat, Elit Kabur ke Luar Negeri!
NEWS Enrekang– Pada 29 Agustus 2025, Gedung DPRD Sulawesi Selatan tidak lagi menjadi simbol demokrasi, tetapi menjadi monumen kemarahan. Asap hitam membubung tinggi, menerawangkan pesan pilu ke langit Makassar yang kelam. Suara pecahan kaca dan teriakan lirih menggantikan debat politik. Api yang membakar gedung itu bukanlah sekadar nyala; ia adalah jeritan pedih yang telah lama terbungkam, sebuah puisi amarah yang ditulis dengan bara dan air mata. Ini adalah puncak gunung es dari sebuah frustrasi nasional yang dipicu oleh sebuah tragedi di Jakarta, dan dibakar oleh kesenjangan yang kian melebar.
Affan: Sebuah Nama yang Menjadi Simbol
Percikan api yang membakar padang rumput kering ketidakadilan ini berasal dari Jakarta. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol), bukanlah nama besar. Dia adalah rakyat kecil—seorang anak, seorang suami, seorang bapak—yang menjadi tulang punggung keluarga. Setiap harinya, ia berjuang menghadapi panas, hujan, dan kemacetan ibu kota demi sesuap nasi, mengais rezeki di atas dua roda.
Baca Juga: Dalam Rangka Jumat Berkah, Kader PSI Sulsel Berkeliling Pinrang Bagikan Sembako
Namun, nyawanya berakhir tragis di bawah roda kendaraan aparat Brimob. Kematiannya bukan sekadar kecelakaan lalu lintas. Ia menjadi pisau tajam yang mengiris hati jutaan orang yang merasa senasib. Affan adalah cermin dari mayoritas bangsa: yang bekerja keras, yang tak kenal lelah, namun rentan dan tak berdaya di hadapan kekuasaan yang dianggap tak berbelas kasih. Kematiannya menjadi bara yang siap membakar jiwa-jiwa yang telah lama dipenuhi luka.
Kontras yang Memedihkan: Tunjangan Mewah vs. Nyawa yang Terlindas
Amarah itu menemukan oksigennya dalam sebuah kontras yang pedih. Di saat keluarga Affan berduka dan rakyat kebanyakan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sorotan media justru mengungkap tunjangan dan fasilitas mewah yang dinikmati anggota dewan. Angka yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan itu bagai garam yang ditaburkan di atas luka rakyat yang telah mengering.
Jurang ketimpangan ini, yang juga tercermin dalam data Badan Pusat Statistik, adalah sumbu yang terus memendek. Rakyat melihat sebuah sistem yang gagal melindungi mereka, tetapi sangat pandai memanjangkan para penguasanya. Affan mati demi mencari nafkah, sementara para wakil rakyat seolah hidup di dunia yang berbeda, jauh dari denyut nadi dan keringat masyarakat yang mereka wakili.
Tanggapan Negara: Kata-Kata yang Bagai Abu di Angin
Menghadapi gelombang kemarahan yang mulai meluas, pemerintah pun bergerak. Kapolri menyampaikan permintaan maaf. Presiden memerintahkan investigasi yang komprehensif dan transparan. Namun, bagi rakyat yang telah terlalu sering mendengar janji, kata-kata itu bagai abu yang tertiup angin—ringan, kosong, dan mudah menghilang. Tindakan nyata dan pertanggungjawaban yang jelas masih kabur di ufuk, tertutup oleh bayang-bayang keraguan dan ketidakpercayaan.
Kritik pedas dilayangkan oleh Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), yang menyoroti semakin lebarnya jarak antara DPR dan rakyat. Mereka dinilai hanya peduli pada agenda dan kepentingan pribadi atau golongan, bukan pada tangisan dan penderitaan konstituen yang diwakilinya.
Kaburnya Elit: Lari dari Badai yang Mereka Ciptakan
Di puncak krisis, ketika lautan amarah bergelora di Makassar dan mulai menjalar ke Surabaya dan Bengkulu, sebuah kabar burung—yang kemudian dikonfirmasi oleh beberapa sumber—berembus kencang: sejumlah elit politik dan pejabat teras kabur ke luar negeri. Mereka menggunakan pesawat pribadi, menghindari badai yang justru merupakan konsekuensi dari kebijakan dan kelalaian mereka sendiri.
Tindakan “kabur” ini adalah pukulan terberat bagi kepercayaan publik. Alih-alih tampil memimpin, mengedepankan dialog, dan menunjukkan empati, mereka memilih untuk bersembunyi di balik tembok privilese dan kenyamanan negara lain. Ketidakhadiran aparat keamanan yang signifikan di lokasi kerusuhan di Makassar semakin memperkuat kesan lemahnya koordinasi negara dan ketidakpeduliannya terhadap keselamatan rakyat. Rakyat ditinggalkan, berjuang sendirian dalam kekacauan yang mencekam.
dari Masa Lalu: Bisikan-bisikan 1998
Bagi banyak pengamat dan generasi yang pernah mengalaminya, kericuhan di Makassar ini mengingatkan pada bisik-bisik kelam sejarah Indonesia. Tragedi 1998, dengan darah para mahasiswa Trisakti yang tidak akan pernah terlupa, seolah mengintip dari balik bayangan asap dan amuk massa. Ini adalah peringatan keras bahwa ketika keadilan terus diinjak-injak, ketika suara rakyat terus dibungkam, sejarah memiliki kecenderungan untuk berulang.
Negara ini bisa bagai kapal karam di tengah badai amarah yang tidak terkendali jika penguasa terus menutup mata. Tanpa keadilan yang ditegakkan, Indonesia hanyalah kumpulan puing harapan yang dikhianati oleh para pemimpinnya.
Epilog: Sebuah Refleksi untuk Sebuah Bangsa di Persimpangan
Kisah Makassar dan Affan Kurniawan adalah lebih dari sekadar headline news. Ia adalah sebuah refleksi mendalam bagi seluruh bangsa. Api yang melahap Gedung DPRD adalah manifestasi dari api yang telah lama membakar jiwa rakyat yang tidak mampu lagi dibendung.
Pemerintah dan seluruh elit politik harus memahami satu hal mendasar: keadilan tidak bisa ditunda, dibeli, atau dibungkam. Kehadiran negara harus dirasakan sebagai pelindung, bukan sebagai ancaman. Kebisuan, pengabaian, dan terutama pelarian saat krisis hanyalah akan mempercepat erosi kepercayaan dan mempercepat kehancuran.
Rakyat yang marah adalah cermin terpoloskan dari kegagalan sebuah sistem. Maka, satu-satunya jalan untuk meredakan amarah ini adalah dengan kembali pada akarnya: dengan rendah hati mendengarkan suara rakyat, dengan berani menegakkan keadilan tanpa tebang pilih, dan dengan bijak mengubur perbedaan demi menyelamatkan persatuan bangsa. Hanya dengan begitu, puisi amarah yang ditulis dengan darah dan api ini akan menemukan akhir yang damai, dan dari puing-puing kepercayaan, sebuah konsensus baru dapat dibangun.
