NEWS Enrekang– Di tengah dinamika ekonomi nasional yang masih berhadapan dengan ketidakpastian global, Kabupaten Enrekang justru tampil sebagai salah satu daerah dengan kinerja ekonomi yang paling menggembirakan di Sulawesi Selatan.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Enrekang mencatat, pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 5,54 persen pada triwulan II tahun 2025. Angka tersebut bukan hanya melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga menjadi pertumbuhan tercepat dalam tiga tahun terakhir untuk periode yang sama.
“Selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II selalu menunjukkan percepatan dibanding triwulan sebelumnya. Ini menandakan bahwa geliat ekonomi lokal terus bergerak positif,” ujar Kepala BPS Enrekang, Andi Makmur Jaya, saat bertemu Wakil Bupati Enrekang, Andi Tenri Liwang La Tinro.
Pertumbuhan yang Berpihak ke Rakyat Kecil
Kabar baik tak berhenti di sana. Data BPS juga menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin di Enrekang. Tahun 2025, jumlahnya tercatat sebanyak 23,09 ribu orang, atau turun 970 orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat kecil. Namun bagi pemerintah daerah, capaian ini menjadi tanda bahwa pertumbuhan ekonomi mulai terasa hingga ke lapisan bawah.
“Yang paling penting bukan hanya ekonomi tumbuh, tapi pertumbuhan itu dirasakan masyarakat. Penurunan kemiskinan menjadi indikator bahwa arah kebijakan kita sudah mulai tepat,” kata Wakil Bupati Andi Tenri Liwang.
Belanja Publik Jadi Mesin Ekonomi
Baca Juga: Bupati Enrekang Terima Penghargaan Kemenkumham atas Komitmen
Meski Enrekang memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata pegunungan, investasi swasta yang masuk masih relatif terbatas. Di tengah kondisi tersebut, belanja pemerintah daerah menjadi tumpuan utama penggerak ekonomi riil.
“Hingga saat ini, serapan anggaran kita sudah di atas 60 persen. Pemerintah akan terus mendorong percepatan agar belanja publik benar-benar menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelas Andi Tenri Liwang.
Belanja publik yang cepat terserap diyakini dapat menjaga daya beli masyarakat, memperkuat UMKM lokal, serta mendukung program perlindungan sosial yang menekan angka kemiskinan.
Kebijakan Berbasis Data: Kolaborasi Pemkab dan BPS
Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten dan BPS Enrekang menjadi bagian penting dalam membangun kebijakan fiskal yang terukur dan berbasis data. Kolaborasi lintas sektor ini diyakini dapat memperkuat fondasi perencanaan ekonomi yang lebih akurat dan berkelanjutan.
Menurut Andi Makmur Jaya, sinergi antara data dan kebijakan merupakan kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan. “Dengan data yang akurat, pemerintah bisa menentukan prioritas yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
