News Enrekang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang mengakui bahwa harga beras premium di pasar lokal masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET). Kondisi ini dinilai muncul akibat rendahnya daya serap pasar terhadap beras jenis premium.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Enrekang, Zulkarnain Kara, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan, mengatakan bahwa harga beras premium naik sekitar Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per kilogram dibanding harga normal, sedangkan harga beras medium relatif stabil dan sesuai HET.
“Yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat itu beras medium, dan kondisinya saat ini sangat stabil. Memang masih ada persoalan di beras premium, tapi kami berharap tidak meluas karena jenis ini dikonsumsi kalangan tertentu,” jelas Zulkarnain, Kamis (23/10/2025).
Menurut Zulkarnain, salah satu faktor utama tingginya harga beras premium adalah rendahnya daya serap pasar. Pedagang yang telah membeli stok dengan harga tinggi enggan menjual dengan harga lebih rendah karena takut mengalami kerugian.
“Dari hasil penelusuran, pedagang yang sudah terlanjur membeli dengan harga mahal enggan menjual dengan harga lebih rendah, sehingga harga tetap tinggi,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Enrekang berencana melakukan operasi pasar, bekerja sama dengan Bulog, untuk memastikan pasokan beras premium dapat terserap oleh masyarakat sesuai HET.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Bulog supaya bisa melakukan operasi pasar untuk beras premium. Ini penting agar penetrasi pasar meningkat dan harga bisa kembali normal,” tambah Zulkarnain.
Pihaknya menekankan bahwa beras medium, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat luas, saat ini aman dan terjangkau. Namun Pemkab tetap memonitor harga beras premium untuk mencegah lonjakan lebih tinggi yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
Selain itu, Pemkab juga mendorong pedagang untuk transparan dalam menetapkan harga, dan mengimbau masyarakat agar tidak membeli beras dengan harga di atas HET. Operasi pasar dan pengawasan ketat diyakini akan menjadi solusi jangka pendek sebelum adanya penyesuaian pasokan dan distribusi secara lebih merata.
Kondisi ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah dan pusat untuk terus meninjau mekanisme distribusi beras, terutama jenis premium, agar harga tetap stabil dan terjangkau.
